Garut – Proyek revitalisasi di SDN 3 Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menuai sorotan setelah muncul dugaan penggunaan pasir laut dalam pekerjaan rehabilitasi. Pasir jenis ini dinilai tidak layak untuk konstruksi karena kandungan garamnya dapat merusak struktur bangunan dan mempercepat korosi. Temuan tersebut memicu kekhawatiran terkait kualitas pengerjaan yang tengah berlangsung di lingkungan sekolah tersebut.
SDN 3 Sancang pada tahun ini menerima tiga paket bantuan revitalisasi melalui APBN Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran Rp 743.756.000. Paket tersebut meliputi rehabilitasi toilet senilai Rp 58.277.000, rehabilitasi ruang administrasi senilai Rp 106.333.000, serta rehabilitasi enam ruang kelas dengan anggaran terbesar mencapai Rp 579.146.000. Seluruh kegiatan berada di bawah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dikelola Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen.
Di sisi lain, pihak komite sekolah yang juga merupakan unsur P2S mengaku tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengadaan material. Mereka menyampaikan bahwa peran yang diberikan hanya sebatas melaporkan kepada sekretaris atau bendahara P2S apabila terjadi kekurangan bahan, tanpa mengetahui secara detail mekanisme pembelian maupun kualitas material yang masuk. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi internal dan pola komunikasi selama pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW PWMOI Jawa Barat, R. Satria Santika (Bro Tommy), menilai bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan seharusnya diimbangi dengan pengawasan ketat agar hasil pembangunan sesuai standar teknis. Menurutnya, meski papan informasi proyek telah dipasang, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai serta minimnya pelibatan unsur komite maupun P2S dapat menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.
“Biaya tujuh ratus jutaan itu bukan sedikit. Kalau satu sub bidang material saja asal-asalan, bukan hanya berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, tapi juga pada kualitas bangunan. Apabila muncul pernyataan dari unsur P2S yang tidak mengetahui pengadaan barang, jelas ini indikasi. Maka saya berharap ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, termasuk APH,” ungkapnya. Senin (24/11/25).
Sementara itu, Kepala SDN 3 Sancang selaku penanggung jawab proyek, Bunyamin, S.Pd., SD, saat dihubungi melalui sambungan telepon mengaku sedang sibuk sehingga belum dapat memberikan keterangan terkait pelaksanaan rehabilitasi.
“Lagi sibuk di MBG, sama Pak Camat dan Kapolsek,” ujarnya singkat.(bt)
